Pemilu Borjuasi 2014 Jalan Sesat Untuk Menindas Rakyat Indonesia

Pemilu Borjuasi 2014

Jalan Sesat Untuk Menindas Rakyat Indonesia

“Tidak ada kemenangan yang paling mulia,

Daripada terbebas dari belenggu penindasan

dan menjadi manusia yang merdeka”

Tidak lama lagi, rakyat Indonesia disuguhi pentas drama dari elit-elit politik. Bagi mereka, pentas drama ini merupakan puncak demokrasi Indonesia dimana masa depan bangsa Indonesia akan dipikul oleh orang-orang terpilih layaknya ksatria Pinandito atau satrio Piningit menurut ramalan Joyo Boyo. Rakyat ditanamkan pemahaman bahwa untuk memperbaiki negara dan merubah keadaan menjadi lebih baik adalah melalui PEMILU.

Pertanyaannya,  apakah benar pemilu (Pemilu 2014) merupakan pesta demokrasinya rakyat Indonesia yang akan memperbaiki kemiskinan, kebodohan dan penderitaan Rakyat dan bangsa Indonesia? Selama ini, elit politik mengatasnamakan rakyat untuk menduduki tampuk kekuasaan. Namun selama itu pula rakyat selalu dan semakin kehilangan hak-hak sosialnya, seperti kehilangan tanah, pekerjaan, pendidikan, kesehatan dan kehilangan subsidi-subsidi sosial lainnya. Dibandingkan pemilu sebelumnya, pemilu 2014 memerlukan anggaran yang lebih besar. Pada 2008, pemerintah telah menganggarkan dana sebesar Rp 6,67 triliun sebagai biaya persiapan tahapan pemilihan umum pada 2009. Setidaknya pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 13 triliun untuk pelaksanaan pemilihan umum, dengan realisasi yang tercatat sekitar Rp 8,5 triliun. Sedangkan pada pemilu 2014 kebutuhan anggaran untuk KPU saja sebsar Rp 16,2 triliun. Hal ini diungkapkan oleh Ketua KPU Pusat, Husni Kamil Manik. Sumber dana pemilu yang sebesar itu dikuras dari APBN 2013 sebesar Rp 8,1 triliun dan 2014 Rp 8,1 triliun. Anggaran besar yang berasal dari uang rakyat habis digunakan untuk menipu rakyat sebagai peserta (konstituen) pesta demokrasi hanya untuk mengantarkan elit politik pada kursi kekuasaan dan mempertahankan tatanan sosial yang tidak adil dan menindas.

Bisa kita track, beberapa partai besar dan calon-calon yang di usung dalam pemilu 2014 nanti. Tidak lain tidak bukan, pemilu 2014 adalah pesta demokrasinya Pengusaha, Intelektual borjuasi (akademisi), Elit Politik (politisi) Borjuis dan Purnawirawan Militer. Partai NASDEM, dipimpin oleh Surya Paloh yang berlatar belakang Pengusaha, bagaimana bisa mensejahterakan Rakyat Indonesia kalau Buruhnya yang bekerja METRO TV (Lutviana) tidak diberikan HAK untuk berserikat dan bahkan di PHK dari pekerjaannya (Union Busting). Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), dipimpin oleh mantan Presiden RI tahun 2003 yang sukses menjual asset negara (BUMN) dan melahirkan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang melegalkan sistem kerja kontrak dan outsourcing dan masih diterapkan hingga saat ini dan mengusung Joko Widodo sebagai calon presiden RI yang juga tidak memberikan upah layak bagi buruh DKI Jakarta. Partai GOLKAR, dipimpin oleh Abu Rizal Bakrie, berlatar belakang pengusaha kaya raya yang sampai saat ini tidak bertanggung jawab terhadap tragedi LUMPUR LAPINDO, kasus Penggelapan Pajak dan berbagai konflik agraria karena keserakahan Bakrie Group. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dipimpin oleh mantan Jenderal TNI Angkatan Darat Prabowo Subianto yang memimpin Tim Mawar dalam operasi penculikan aktivis dan salah satu Pelanggar HAM pada peristiwa Mei 1998 dan sekarang menjadi salah satu Pengusaha Besar di Indonesia dan Tidak memberikan kesejahteraan kepada buruh yang dipekerjakannya. Partai HANURA yang dipimpin oleh Purnawirawan TNI, yaitu Wiranto yang juga salah satu pelanggar HAM pada tragedi Mei 1998. Partai DEMOKRAT, dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono yang sukses menjalin kerja sama dengan negara-negara Kapitalistik untuk membuka ruang liberalisasi ekonomi Indonesia seluas-luasnya untuk menancapkan pengaruh kekuatan modal di Indonesia dan perangkat kebijakan (MP3EI, berbagai Undang-undang Pro Modal), bahkan diisi dengan elit-elit politik busuk yang korup. Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dipimpin oleh Anis Matta yang juga diisi oleh elit-elit politik korup bahkan dilakukan sampai tingkat pimpinannya (kasus daging sapi misalnya). Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar yang masih mempertahankan sistem Labour Market Fleksibility (sistem Kerja Kontrak dan Outsourcing) terhadap kelas pekerja Indonesia. Itulah beberapa partai besar beserta calon-calonnya yang menjadi peserta pemilu 2014 nanti, apakah kita (Rakyat Indonesia) akan MENYERAHKAN NASIB dan MASA DEPAN BANGSA Indonesia pada partai-partai liberal tersebut yang sejatinya diisi oleh kelas borjuis dan tidak akan sura rela memberikan kesejahteraan kepada Rakyat. Justru sebaliknya, Rakyat hanya akan dijadikan korban dari janji-janji dan jargon-jargon yang tidak lebih sebagai pepesan kosong untuk memikat dan menarik hati rakyat.

Sampai saat ini, tidak ada satupun partai borjuis yang pernah memberikan dan memperjuangkan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Rakyat Indonesia. Tidak ada yang benar-benar memiliki cita-cita membangun tatanan masyarakat yang adil secara sosial, sejahtera secara ekonomi, demokratis secara politik, dan partisipatif secara budaya di bawah kepemimpinan kelas pekerja. Mereka (kelas borjuis) hanya menghendaki kekuasaan ada di bawah kontrol/kendali dan keinginan mereka.

Berjalan Atau Tidaknya Pemilu Borjuasi 2014

Kekuatan Yang Akan Menggerakkan Indonesia Adalah Kekuatan Kelas Pemodal

Tidak ada pendidikan gratis di Indonesia. UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang dibangga-banggakan Badan Hukum Perguruan Tinggi Negeri (BHPTN) bukan solusi atas minimnya partisipasi terhadap pendidikan tinggi dan tidak mengurangi angka putus kuliah. Sistem subsidi silang yang menjadi andalan UKT sangat membatasi akses mahasiswa kurang mampu dengan mematok maksimal 20 % beasiswa Bidik Misi Universitas. Sementara, subsidi silang didapat dari patokan biaya kuliah per semester yang bervariasi. Tak ada pendidikan yang demokratis di Indonesia. Banyak kampus terang-terangan melakukan intervensi terhadap dinamika politik dan aktifitas mahasiswa. Salah satu praktiknya adalah melarang aktifitas politik dan melakukan kampanye hitam terhadap organisasi-organisasi ekstra kampus. Mereka secara sepihak menuduh organisasi ekstra kampus sebagai biang kerok instabilitas kampus dan mengganggu aktifitas akademik mahasiswa. Praktik ini mengingatkan kita pada skema NKK/BKK masa Orde Baru yang mencoba memberangus budaya kritis mahasiswa. Belum lagi sistem presensi yang sangat ketat, dan dengan konyol semena-mena memberikan sanksi larangan ujian mahasiswa yang tidak memenuhi absensi 75%-90%. Belum lagi penerapan Ujian Nasional yang masih dijadikan penentu kelulusan siswa, padahal pada tahun 2008 sistem Ujian Nasional telah Batal secara hukum melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap perkara No.2596 K/PDT/2008 karena bertentangan dengan UUD 1945 dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional serta PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional dan memperkuat putusan pengadilan Tinggi Jakarta yang menolak kasasi Pemerintah untuk tetap melaksanakan ujian nasional. Tetapi pada faktanya, Ujian Nasional masih diterapkan Hingga Sekarang.

Tidak hanya di sektor pendidikan, dengan langgengnya praktek Labour Market Flexibility akan semakin menjerat kelas pekerja dalam ketidakpastian melalui sistem kerja kontrak dan outsourcing serta menekan kesejahteraan dengan politik upah murah dan pemberangusan serikat (Union Busting) yang tidak mampu dijawab oleh rezim dan elit politik hingga saat ini.[1] Belum lagi jika kita dihadapkan dengan kasus agraria yang dihadapi kaum tani Indonesia, melalui Program MP3EI, negara yang berada di bawah kekuasaan kaum modal terus melakukan penghilangan HAK atas sumber-sumber Agraria yang seharusnya mejadi HAK Rakyat. Lewat perangkat-perangkat Undang-undang, misalnya UU Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, UU Pertambangan, UU Minerba, UU Migas, UU Ketenagalistrikan dll, digunakan untuk melakukan perampasan tanah secara legal dan meneror perlawan rakyat dengan kekuatan aparat bersenjata. 

Ditengah situasi krisis yang dihadapi oleh sistem ekonomi yang berkuasa saat ini (baca: kapitalisme), dimana kelas pemodal akan terus menggunakan Negara sebagai alat penyelamat krisis serta membuka ruang LIBERALISASI EKONOMI secara massif. Konsekuensi logis dari situasi itu adalah, tata kelola sebuah Negara (khususnya Indonesia) akan berada di bawah cengkeraman kaum modal, bisa kita lihat dari berbagai skema pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh Negara. Mulai dari penerapan politik upah murah, sistem kerja kontrak dan outsourcing, kebijakan liberalisasi pendidikan dan kesehatan, sistem asuransi yang dibungkus dalam sistem jaminan sosial dll.

PERSATUAN RAKYAT

Sebagai Jalan Utama Menuju Pembebasan Nasional Melawan Imperialisme

PERSATUAN,… PERSATUAN,.. PERSATUAN,... karena sejarah telah menunjukkan dan membuktikan, bahwa kemerdekaan, kebebasan, kemenangan, adalah buah dari perjuangan kolektif, karya rakyat yang disatukan dalam ALAT PERJUANGAN sebagai senjata untuk menunjukkan pada kelas penguasa bahwa kekuasaan mereka tidak mampu memberikan kesejahteraan kepada Rakyat.

Begitu pula dengan Rakyat Indonesia, kemerdekaan 100%, kebebasan, kesejahteraan, tidak bisa kita gantungkan pada akal bulus dan tipu muslihat kelas borjuasi lewat PEMILU yang sejatinya adalah pemilu para PERAMPOK, PENIPU dan PENINDAS. Pertanyaan sederhana, “bagaimana mungkin penderitaan, kemiskinan, kebodohan, penindasan yang dialami oleh Rakyat, keluarga, anak-anak, perempuan dan sanak saudara kita yang sudah berlangsung bertahun-tahun, dimana kita– RAKYAT– dipaksa untuk tunduk dan mengabdi pada kepentingan dan keinginan kelas penindas. Bagaimana keadaan tersebut kita yakini bisa berubah menjadi lebih baik, jika kita berharap pada proses pemilihan umum semata??”

TIDAK!!! Kita tidak akan mempercayakan nasib kita pada kelas penindas, kelas penghisap, kelas biadab dan brengsek. Maka menjadi tugas sejarah bagi kita, Serikat Mahasiswa Indonesia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjuangan Rakyat, untuk MEMPERKUAT ORGANISASI DAN MENDORONG PERSATUAN RAKYAT untuk menentukan TAKDIR dan NASIB kita sendiri sebagai Rakyat Indonesia yang terhina, diinjak dan dilecehkan di atas tanah air kita sendiri. Terus memperluas kesadaran Anggota dan segenap Rakyat, bahwa kebutuhan kita bukanlah mendukung pemilu 2014, melainkan membangun PERSATUAN segenap Rakyat untuk Membentuk PEMERINTAHAN TRANSISI di bawah kepemimpinan KELAS PEKERJA yang tidak akan pernah berkompromi atau bekerjasama dengan kelas BORJUASI!!! Memassifkan perjuangan tingkat kampus, perjuangan sektoral untuk menegaskan bahwa melalui jalan MASSA AKSI yang TERATUR, TERDIDIK DAN TERORGANISIR kita akan mampu memukul MUSUH dengan AKSI MASSA.

Maka semakin terang kita lihat, bahwa sepanjang sistem kapitalisme dengan krisis sebagai cacat bawaannya masih menancapkan kukunya di Indonesia, maka sepanjang itu pula Rakyat tidak akan mencapai kesejahteraan dan tatanan sosial yang adil. Satu kemestian juga bagi segenap Rakyat untuk memperkuat perlawanan untuk memperdalam krisis kapitalisme hingga mengantarkannya ke liang kubur untuk selamanya. Untuk itu, kita - Serikat Mahasiswa Indonesia - dengan ini menyatakan dengan tegas kepada negara dan menyerukan kepada segenap rakyat, untuk: 

·         Lawan Pemilu Borjuasi 2014

·         Lawan Kapitalisasi Pendidikan

·         Hapuskan Ujian Nasional

·         Hapuskan Sistem Uang Kuliah Tunggal

·         Lawan politik Upah Murah

·         Lawan liberalisasi Ekonomi (Perdagangan Bebas)

Jalan keluar menuju kesejahteraan RAKYAT:

·         Nasionalisasi Asset Vital Di Bawah Kontrol Rakyat

·         Bangun Industrialisasi Mandiri Yang Berkarakter Kerakyatan

·         Laksanakan Reforma Agraria Sejati

·         Wujudkan Pendidikan Gratis (Dari TK – Perguruan Tinggi), Ilmiah, Demokratis Dan Bervisi Kerakyatan

---